Satuan tugas Operasi Damai Cartenz memberikan laporanbeberapadaerah di Papua ada dalam tingkat kerentananyang lebih tinggikarenaterrorbarisankriminilmembawa senjata (KKB). Barisan separatis ini dianggap masih susahdibasmikarenaaparatur penegak hukum terhalang medan geografis di Papua yang berat.
Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani menjelaskan, aparatur penegak hukum tetapdipersiagakanmemperhitungkanmasalah keamanan dari KKB. Personiltelahdisebarkan ke beberapadaerah yang dipandangmenjadipangkalan KKB.
“Sampai sekarangkeadaan di Papua masih juga dalamkeadaanaman. Benar ada dinamika dankerentanan, tapisemuanyamasih juga dalamkendalian kami,” kata Faizal dalam penjelasannya, Kamis (17/7/2025).
Disimpulkan detikcom sampai Sabtu (19/7), berikut 5 buktiterbaruberkaitankegiatan KKB di Papua sampairintanganaparatur penegak hukum dalam memberantas barisan separatis itu:
1. KKB Terus-menerusTarik Milenial Jadi Anggota
Faizal ungkapramainyaketerkaitan pemuda dangolongan milenial menjadi anggota KKB. Initersingkaphasil daripenskalaankegiatan KKB yang menyebar di 14 kabupaten daerah Papua di mana 11 kabupaten salah satunyamasuk kedaerah operasi aktif Satuan tugas Operasi Damai Cartenz.
ADVERTISEMENT
“Dari jumlahnyaitu, 5 kabupaten terdeteksimempunyaiintensifmasalah keamanan yang lebih tinggi, khususnyakarenasupremasi anggota KKB yang dari kelompok anak muda dan milenial,” papar Faizal.
Adapun 5 kabupaten di Papua sebagaikonsentrasikhusus operasi, yaitu Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo. Faizal meneruskan, KKB mengambil pemuda dan milenial dengan beragamargumen, satu diantaranya dengan manfaatkanrumorkurangnyalapangan pekerjaan.
“Bukan hanyakarena ideologi Papua merdeka, tapi jugakarenafaktor lain, seperti kurangnyalapangan pekerjaan, ketimpangan pembangunan, dankebatasan akses pada kesejahteraan,” bebernya.
2. KKB Membeli Senpi dari Papua Nugini-Filipina
KKB dalam memperlancartindakan kejahatannya diperlengkapisenjata api (senpi). Faizal mengutarakan, senjata api itudidapatdari 3 sumber khusus, yaitu pembelian dari luar serta dalam negeri, hasil perampasan, dan distribusi dari jaringan gelap lokal.
“Bahkan juga, barisanitu diketahui merajutjaringan dengan penyelinap dari Filipina dan Papua Nugini,” tutur Faizal.
Faizal menjelaskan, faksinyasetiap tahun ungkap jaringan penyalur senjata untuk KKB di Papua. Aparaturberusahamemutuskan distribusi senpi ilegal dengan memantau jaringan lintasidaerahsampai ke Sulawesi Utara danteritoritepian internasional.
“Pada Maret lantas kami tangkap aktor yang kuasai 12 puncak senjata api dannyaris 4.000 butir amunisi. Mereka beli, selundupkan, bahkan jugamanfaatkansela di tepiandanlajur laut,” terangnya.
3. Sumber Dana KKB dari Hasil Palak Kepala desa
Faizal memaparkan, KKB mendapat dana dari beragam sumber untukmemberikan dukungantindakan kejahatannya. KKB memperoleh dana dari beberapatindakankriminildanpenyimpangan dana dusun.
“Ada tanda-tanda mereka memaksakankadesatau kepala areauntukmemberikanbeberapa uang,” papar Faizal.
Sumber dana KKB diketahui dari beberapakasus yang disingkapaparatur penegak hukum. Dana yang didapatdipakaiuntukbeli senjata danmengongkosi operasional kelompoknya.
“Kami telahlakukan penangkapan padasejumlahkadesdan kepala area yang bisa dibuktikanmemberikan dana kebarisan ini,” jelasnya.
Bacasecara lengkap di halaman selanjutnya…
4. MasalahPembasmian KKB di Papua
KKB di Papua dianggap masih susahdibasmikarenarintangan medan geografis di Papua yang berat. Faizal mengakudaerah Papua yang luas, akses terbatas, dankurangnya infrastruktur, perlambatgerakandancapaian operasi aparatur.
“Daerah Papua itu 2-4 kali lipat lebih besar dibanding Pulau Jawa. Infrastruktur kurang, cuaca berlebihan, danrintangan logistik memberatkansemua proses,” ungkapkan Faizal.
Faizal memandangpenuntasanperselisihan Papua membutuhkan pendekatan lebihmendalamdanperalihanpola. Operasi keamanan bukan salah satu jalan, tapi jugaperlupengatasan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serentak.
“Masalahnyatidak hanya senjata. Ada kesenjangan, ada kebatasan, ada cederasejarah. Karena itupenuntasannya harusberbasiskanpola yang barudanmendalam, tidakdapatpartial,” terangnya.
5. PenuntasanPerselisihan Papua Perlu Kerja Sama
Faizal memperjelas, pengatasanperselisihandan keamanan di Papua perlubekerja sama. Keadaanmasalah keamanan di Papua tidakdapatcumaditanggungkelembaga Polri atau TNI.
“Polri mustahilberdiri dengan sendiri. Pengatasan Papua harusmenjadi kerja kelompoksemua stakeholder,” tambah Faizal.
Menurut Faizal, perselisihan di Papua ialahsisi dari peraturan nasional yang perludisokong oleh semuapenopangkebutuhan. Initersangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan
“Karenamenjaga Papua masih tetap seja dan damai htera ialahtanggung-jawabkita,” tandas Faizal.