Polisi Waspadai Ancaman KKP di Papua, Lebih Berbahaya dari KKB

Polisi waspadamunculnyabarisankriminil politik (KKP) yang menebarkan separatisme di Papua. Barisan separatis itudipandangmempunyai potensilebihberesiko dari barisankriminilmembawa senjata (KKB).“Jika ini tidakdiatasiserius, dapattumbuhkan simpati barudan itu lebihberesiko,” tutur Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani dalam penjelasannyadiambil, Jumat (18/7/2025). Kepala Operasi Satuan tugas Damai Cartenz ini menerangkan, KKP menggemakan propaganda Papua merdeka. KKP menebarkanmemahami separatis lewat pendekatan ideologis dancendekiawan. “Jika KKB memakai senjata, karena itu KKP memakaiwawasan politik dan ideologis. Mereka mengarah kesadaran cendekiawan, termasukke mereka yang tidak simpati,” tuturnya.“Masalahnyatidak hanya senjata. Ada kesenjangan, ada kebatasan, ada cederasejarah. Karena itupenuntasannya harusberbasiskanpola yang barudanmendalam, tidakdapatpartial,” tuturnya. Iameneruskan, pengatasanperselisihandan keamanan di Papua pun tidakdapatditanggungcumakelembaga Polri atau TNI. Faizal menjelaskan, penyelesaikan perselisihan di Papua adalahperaturan nasional yang perludisokong oleh semuapenopangkebutuhan. “Polri mustahilberdiri dengan sendiri. Pengatasan Papua harusmenjadi kerja kelompoksemua stakeholder. Ini tersangkut pendekatan keamanan, sosial, ekonomi, dan pembangunan,” tutur Faizal. “Beberapa kelompokini lebih banyakmengambil pemuda dengan beragamargumen, bukan hanyakarena ideologi Papua…

Polisi Ungkap Kendala Berantas KKB Papua: Akses Terbatas-Infrastruktur Minim

Polisi ungkapmasalah dalam memberantas barisankriminilmembawa senjata (KKB) di Papua. Kasus medan geografis yang berat dankurangnya infrastruktur disebutkanmenjadirintanganaparatur dalam mencapaidaerah operasi untukpengusutan KKB.“Daerah yang luas, akses terbatas, dankurangnya infrastruktur perlambatgerakandancapaian operasi aparatur,” ungkapkan Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani dalam penjelasannya, Kamis (17/7/2025). Kepala Satuan tugas Damai Cartenz ini menjelaskan, operasi penegakan hukum di daerah Papua tidakdapatdipersamakanpulau lain. Beberapadaerah Papua masih susahdicapaikarenakebatasan infrastruktur. “Daerah Papua itu 2-4 kali lipat lebih besar dibanding Pulau Jawa. Infrastruktur kurang, cuaca berlebihan, danrintangan logistik memberatkansemua proses,” bebernya. Di satu segi, Faizal ikutmengutamakan, penuntasanperselisihan Papua membutuhkan pendekatan lebihmendalamdanperalihanpola. Pengatasanperselisihantidakdapatcumamemercayakan operasi keamanan, tetapimembutuhkanpengatasan sosial, ekonomi, dan ideologis secara serentak. ADVERTISEMENT“Masalahnyatidak hanya senjata, ada kesenjangan, ada kebatasan, ada cederasejarah. Karena itupenuntasannya harusberbasiskanpola yang barudanmendalam, tidakdapatpartial. Jika belum satu pengetahuan, susahberbicarataktiktehnisperiode panjang,” terangnya. “Polri mustahilberdiri dengan sendiri. Pengatasan Papua harusmenjadi kerja kelompoksemua stakeholder. Ini tersangkut pendekatan…